Pendidikan Politik dan Demokrasi
Dalam negara demokrasi, pendidikan politik sangat penting. Karena ini menyangkut keberlangsung demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi itu sendiri bukan sebuah tujuan, tetapi merupakan sistem politik yang berlaku dalam sebuah negara. Negara yang menjamin kebebasan warganya untuk berpolitik, merupakan salah satu ciri sebuah negara demokrasi. Di situ setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan politik yang benar, sesuai dengan sistem demokrasi yang berlaku.
Dalam prakteknya, sistem demokrasi di masing-masing negara berbeda-beda. Ada yang menganut demokrasi parlementer, ada pula yang menjalankan demokrasi presidensil. Di negara-negara yang masih otoriter, demokrasi yang dijalankan sering dikatakan demokrasi yang semua. Artinya, negara tersebut mengaku sebagai negara demokrasi, tetapi dalam prakteknya masih jauh dari ciri-ciri negera demokrasi tersebut. Di Indonesia, perjalanan demokrasi mengalami pasang surut sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang.
Presiden pertama RI, Soekarno pernah menggagas demokrasi terpimpin. Yakni demokrasi yang semuanya mengacu pada keputusan pemimpin besar revolusi, yakni dirinya. Pada zaman pemerintahan Soekarno, juga sempat berjalan demokrasi parlementer. Presiden Soekarno yang mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, di mana salah satu keputusannya adalah kembali ke UU 1945, yang mengamanatkan pemerintahan dipegang kembali oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Demokrasi yang sekarang berlaku di Indonesia ini, oleh banyak pihak disebut dengan demokrasi Pancasila, khususnya saat Soeharto berkuasa. Pemerintahan Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun, juga menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, demokrasi Pancasila. Meski dalam prakteknya banyak penyimpangan yang dilakukan sebagai sebuah negara demokrasi. Era kekuasaan pemerintahan Soeharto, yang jatuh oleh gerakan reformasi yang diusung mahasiswa, menjadi titik awal dari gerakan demokrasi di Indonesia.
Di sinilah peran dan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat. Sehingga cita-cita untuk menjadi negara yang demokratis bisa terwujud. Pendidikan politik inilah yang nantinya akan menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. Jika pendidikan politik gagal, maka kemungkinan negara ke depan akan gagal menjadi negara yang demokratis. Ketika negara demokrasi gagal, maka gagal pula untuk menuju negara yang sejahtera.
Pendidikan politik ini, mengajarkan bagaimana seorang warga negara memahami hak-hak politik dan juga kewajiban-kewajiban politiknya. Hak-hak politik itu antara lain hak pilih dan hak untuk dipilih, hak menyampaikan pendapat, hak untuk berbeda dengan pilihan orang lain. Begitu pula dengan hak-hak untuk tidak mau diintervensi secara politik serta hak menolak intervensi politik. Sementara terkait kewajiban politik, seperti yang tertuang dalam undang-undang politik. Antara lain kewajiban untuk menjunjung asa demokrasi dan menghargai perbedaan politik antara satu warga negara dengan yang lainnya.
Pendidikan politik akan berjalan efektif ketika para penyelenggara negara dan pemerintah menunjukkan contoh dan perilaku politik yang sesuai dengan etika politik. Bukan hanya melalui kampanye dan ceramah yang disampaikan dalam kegiatan politik, tetapi juga perilaku politik sehari-harinya. Pendidikan politik, juga efektif diajarkan melalui pendidikan di sekolah sekolah, seperti hal paling kecil, pemilihan ketua kelas hingga pemilihan ketua Osis.
Pendidikan politik, juga bisa dilakukan secara dini, yakni dengan tidak memaksakan kehendak orang tua kepada anak. Orang tua harus belajar bersikap demokratis di hadapan anak-anaknya. Tentunya semuanya dilandasi dengan keadaan di masing-masing keluarga. Ini adalah pendidikan politik paling sederhana dan kecil, tetapi mengena. (*)
Dalam prakteknya, sistem demokrasi di masing-masing negara berbeda-beda. Ada yang menganut demokrasi parlementer, ada pula yang menjalankan demokrasi presidensil. Di negara-negara yang masih otoriter, demokrasi yang dijalankan sering dikatakan demokrasi yang semua. Artinya, negara tersebut mengaku sebagai negara demokrasi, tetapi dalam prakteknya masih jauh dari ciri-ciri negera demokrasi tersebut. Di Indonesia, perjalanan demokrasi mengalami pasang surut sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang.
Presiden pertama RI, Soekarno pernah menggagas demokrasi terpimpin. Yakni demokrasi yang semuanya mengacu pada keputusan pemimpin besar revolusi, yakni dirinya. Pada zaman pemerintahan Soekarno, juga sempat berjalan demokrasi parlementer. Presiden Soekarno yang mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, di mana salah satu keputusannya adalah kembali ke UU 1945, yang mengamanatkan pemerintahan dipegang kembali oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Demokrasi yang sekarang berlaku di Indonesia ini, oleh banyak pihak disebut dengan demokrasi Pancasila, khususnya saat Soeharto berkuasa. Pemerintahan Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun, juga menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, demokrasi Pancasila. Meski dalam prakteknya banyak penyimpangan yang dilakukan sebagai sebuah negara demokrasi. Era kekuasaan pemerintahan Soeharto, yang jatuh oleh gerakan reformasi yang diusung mahasiswa, menjadi titik awal dari gerakan demokrasi di Indonesia.
Di sinilah peran dan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat. Sehingga cita-cita untuk menjadi negara yang demokratis bisa terwujud. Pendidikan politik inilah yang nantinya akan menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. Jika pendidikan politik gagal, maka kemungkinan negara ke depan akan gagal menjadi negara yang demokratis. Ketika negara demokrasi gagal, maka gagal pula untuk menuju negara yang sejahtera.
Pendidikan politik ini, mengajarkan bagaimana seorang warga negara memahami hak-hak politik dan juga kewajiban-kewajiban politiknya. Hak-hak politik itu antara lain hak pilih dan hak untuk dipilih, hak menyampaikan pendapat, hak untuk berbeda dengan pilihan orang lain. Begitu pula dengan hak-hak untuk tidak mau diintervensi secara politik serta hak menolak intervensi politik. Sementara terkait kewajiban politik, seperti yang tertuang dalam undang-undang politik. Antara lain kewajiban untuk menjunjung asa demokrasi dan menghargai perbedaan politik antara satu warga negara dengan yang lainnya.
Pendidikan politik akan berjalan efektif ketika para penyelenggara negara dan pemerintah menunjukkan contoh dan perilaku politik yang sesuai dengan etika politik. Bukan hanya melalui kampanye dan ceramah yang disampaikan dalam kegiatan politik, tetapi juga perilaku politik sehari-harinya. Pendidikan politik, juga efektif diajarkan melalui pendidikan di sekolah sekolah, seperti hal paling kecil, pemilihan ketua kelas hingga pemilihan ketua Osis.
Pendidikan politik, juga bisa dilakukan secara dini, yakni dengan tidak memaksakan kehendak orang tua kepada anak. Orang tua harus belajar bersikap demokratis di hadapan anak-anaknya. Tentunya semuanya dilandasi dengan keadaan di masing-masing keluarga. Ini adalah pendidikan politik paling sederhana dan kecil, tetapi mengena. (*)
Komentar
Posting Komentar