Demokrasi yang Murah
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia, masih berbiaya mahal. Ratusan triliun dikeluarkan hanya untuk menjalankan ajang demokrasi lima tahunan, baik Pemilu, Pilpres maupun Pilkada. Semunya dilakukan untuk memilih pemimpin, yang akan menjalankan pemerintahan yang demokratis. Namun apakah demokrasi itu harus mahal? Ini suatu pertanyaan yang sering diajukan sebagian masyarakat.
Betapa dengan nilai uang yang mencapai triliunan tersebut, mungkin bisa lebih bermanfaat untuk agenda pemerintahan yang lain. Seperti yang terjadi saat ini, rencana kenaikan harga bahan bakar minya (BBM). Kabarnya, pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM karena subsidi BBM mencapai ratusan triliun. Sehingga beban pemerintah cukup tinggi untuk menanggung beban subsidi BBM tersebut.
Beberapa pendapat mengatakan, dari pada untuk menggelar biaya demokrasi yang sangat mahal itu, lebih baik digunakan untuk memberikan subsidi BBM sehingga tidak perlu menaikkan harga BBM. Namun apakah harus memilih kebijakan dengan tetap memberikan subsidi yang besar, sementara demokrasi harus dikorbankan. Tentu pilihan ini bukan pilihan yang terbaik. Justru pilihan ini harus dihindari.
Demokrasi, bagaimana pun juga harus tetap dipertahankan. Sementara rakyat juga tidak dikorban dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Ataukah memang salah satunya harus dikorbankan, antara menyejahterakan rakyat dengan menjalankan demokrasi atau menjalankan demokrasi dengan mengorbakan rakyat. Sekali lagi, itu bukan pilihan.
Demokrasi memang mahal, bahkan usaha untuk menuju negara demokrasi sangat luar biasa pengorbanannya. Korban nyawa pun bahkan rela dilakukan, demi terwujudnya negara demokrasi. Di Indonesia, untuk menuju negara yang demokratis seperti sekarang ini, ada ratusan korban tewas. Meski tidak langsung sebagai tumbal demokrasi, namun korban itu pasti terjadi. Begitu pula di sejumlah negara, bagaimana rakyat harus rela berkoban untuk meraih tujuan demokrasi.
Dalam hal ini, memang menjadi tantangan tersendiri bagi aktivis demokrasi, bagaimana menjadi negara yang demokratis, tapi rakyat tidak dikorbankan. Di mana tujuan dari negara demokrasi adalah bagaimana menyejahterakan rakyatnya. Karena berdasarkan pengalaman, sebagian besar negara yang dipimpin secara tiran dan otoriter, kesejahteraan rakyat terabaikan. Yang sejahtera justru keluarga dan kroni-kroninya, sementara rakyat dibiarkan menderita. Sementara di sisi lain, negara yang demokratis, belum semuanya mampu menyejahterakan rakyatnya.
Biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam sistem demokrasi yang dianut saat ini memang sangat mahal. Namun bukan berarti harus dihilangkan. Perlu dicari format penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang murah, sehingga lahir demokrasi yang murah juga. Sehingga dana yang dikeluarkan negara untuk penyelenggaraan sistem pemerintah yang demokratis yang besar, bisa dialokasikan ke anggaran yang lain, yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.
Memang tidak mudah untuk mewujudkan kedua hal tersebut secara bersamaan. Namun bukan berarti tidak bisa sama sekali. Perlu kajian yang mendalam, untuk mencapai demokrasi yang murah. Sehingga anggaran negara bisa digunakan untuk sebesar-besanya kemakmuran rakyat. (*)
Betapa dengan nilai uang yang mencapai triliunan tersebut, mungkin bisa lebih bermanfaat untuk agenda pemerintahan yang lain. Seperti yang terjadi saat ini, rencana kenaikan harga bahan bakar minya (BBM). Kabarnya, pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM karena subsidi BBM mencapai ratusan triliun. Sehingga beban pemerintah cukup tinggi untuk menanggung beban subsidi BBM tersebut.
Beberapa pendapat mengatakan, dari pada untuk menggelar biaya demokrasi yang sangat mahal itu, lebih baik digunakan untuk memberikan subsidi BBM sehingga tidak perlu menaikkan harga BBM. Namun apakah harus memilih kebijakan dengan tetap memberikan subsidi yang besar, sementara demokrasi harus dikorbankan. Tentu pilihan ini bukan pilihan yang terbaik. Justru pilihan ini harus dihindari.
Demokrasi, bagaimana pun juga harus tetap dipertahankan. Sementara rakyat juga tidak dikorban dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Ataukah memang salah satunya harus dikorbankan, antara menyejahterakan rakyat dengan menjalankan demokrasi atau menjalankan demokrasi dengan mengorbakan rakyat. Sekali lagi, itu bukan pilihan.
Demokrasi memang mahal, bahkan usaha untuk menuju negara demokrasi sangat luar biasa pengorbanannya. Korban nyawa pun bahkan rela dilakukan, demi terwujudnya negara demokrasi. Di Indonesia, untuk menuju negara yang demokratis seperti sekarang ini, ada ratusan korban tewas. Meski tidak langsung sebagai tumbal demokrasi, namun korban itu pasti terjadi. Begitu pula di sejumlah negara, bagaimana rakyat harus rela berkoban untuk meraih tujuan demokrasi.
Dalam hal ini, memang menjadi tantangan tersendiri bagi aktivis demokrasi, bagaimana menjadi negara yang demokratis, tapi rakyat tidak dikorbankan. Di mana tujuan dari negara demokrasi adalah bagaimana menyejahterakan rakyatnya. Karena berdasarkan pengalaman, sebagian besar negara yang dipimpin secara tiran dan otoriter, kesejahteraan rakyat terabaikan. Yang sejahtera justru keluarga dan kroni-kroninya, sementara rakyat dibiarkan menderita. Sementara di sisi lain, negara yang demokratis, belum semuanya mampu menyejahterakan rakyatnya.
Biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam sistem demokrasi yang dianut saat ini memang sangat mahal. Namun bukan berarti harus dihilangkan. Perlu dicari format penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang murah, sehingga lahir demokrasi yang murah juga. Sehingga dana yang dikeluarkan negara untuk penyelenggaraan sistem pemerintah yang demokratis yang besar, bisa dialokasikan ke anggaran yang lain, yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.
Memang tidak mudah untuk mewujudkan kedua hal tersebut secara bersamaan. Namun bukan berarti tidak bisa sama sekali. Perlu kajian yang mendalam, untuk mencapai demokrasi yang murah. Sehingga anggaran negara bisa digunakan untuk sebesar-besanya kemakmuran rakyat. (*)
Komentar
Posting Komentar