Naik, Tetap, Naik...
Rencana kenaikan BBM akan dilakukan dengan cara voting oleh DPR RI. Sejumlah partai menyatakan bakal menolak rencana kenaikan harga BBM tersebut. Sementara partai pemerintah, termasuk mitra koalisinya, bakal mendukung rencana kenaikan harga BBM tersebut. Namun beberapa partai pendukung koalisi menyatakan akan menolak kenaikan harga BBM, yakni PKS dan Partai Golkar. Sementara yang sudah menolak sejak awal adalah PDIP, Gerindra dan Hanura.
Voting itu hampir pasti dilakukan karena belum ada kepastian sikap dari perundingan di badan anggaran. Sehingga nasibnya akan ditentukan melalui voting di paripurna DPR. Voting sendiri merupakan bagian dari sistem yang diterapkan DPR untuk menrntukan, apakah suatu rancangan disetujui atau tidak. Tentu saja, dalam voting itu yang menang adalah mereka yang paling banyak mendapatkan suara.
Jika menghitung kekuatan koalisi partai pendukung pemerintah, sebenarnya keputusan pemerintah yang berencana menaikkan harga BBM pasti akan lolos dengan mudah. Karena kekuatan koalisi pendukung pemerintah cukup kuat jika dilakukan voting. Namun jika dua anggota koalisi pemerintah mengancam tidak mendukung kebijakan pemerintah, apakah mungkin dalam voting nanti akan menang? Tentu bisa dihitung juga.
Selain itu juga apakah ancaman dari pendukung koalisi, benar-benar menolak rencana tersebut atau tidak. Atau hanya strategi politik, yang ujung-ujungnya hanya mencari simpati saja. Nanti rakyatlah yang akan menilai, sikap politik dari para wakil rakyat yang duduk di DPR. Apalagi permintaan dari kedua partai yang merupakan anggota koalisi itu minta voting dilakukan secara tertutup. Sehingga tidak akan kelihatan, siapa yang sebenarnya yang menolak dan yang mendukung. Ini adalah strategi politik juga.
Antara kepentingan negara, kepentingan rakyat dan juga kepentingan politik, saat ini tengah bertarung di DPR. Rakyat yang tidak tahu menahu, mana kepentingan negara atau pemerintah, mana yang sesungguhnya kepentingan rakyat dan mana yang merupakan kepentingan politik. Rakyat saat ini memang tengah dihantui dengan kecemasan. BBM belum naik saja, sejumlah harga barang di pasar sudah naik duluan. Bahkan beberapa oknum sudah melakukan penimbunan BBM, dengan harapan mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dari imbas kenaikan BBM tersebut. Sementara rakyat yang tidak tahu apa-apa, hanya bisa menunggu, sambil menghitung waktu, apakah akan naik atau tetap harga BBM tersebut.
Harus diakui, bahwa rencana kenaikan harga BBM itu memang pilihan yang sulit. Sebelumnya, pemerintahan SBY juga sempat menaikan harga BBM hingga Rp 6.000 perliter, seperti yang direncanakan tahun ini. Meski kemudian harga BBM itu diturunkan secara bertahap, hingga kembali mencapai Rp 4.500 perliter. Mungkinkan alasan kenaikan harga minya dunia yang tinggi menjadi satu-satunya alasan atau ada yang lain. seperti diungkapkan Indonesian Corruption Wacth (ICW), ada dugaan mark up dalam perhitungan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah dengan yang dilakukan ICW. Sehingga ada selisih yang cukup besar, dan itulah yang dianggap adanya mark biaya subisidi BBM kepada rakyat.
Kita berharap, para wakil rakyat yang ada di DPR untuk mengedepankan hati nurani. Bukan hanya kepentingan politik saja yang dikedepankan, apalagi hanya cari simpati saja untuk kepentingan politik 2014. Karena memang segala keputusan yang diambil pemerintah, tidak pernah lepas dari kepentingan politik. Tapi untuk kali ini saja, rakyat berharap agar kepentingan politik kelompoknya untuk dilupakan sejenak.
Yang jelas, saat ini rakyat Indonesia tengah mendengarkan bunyi tokek. Berharap keberuntungan, apakah harga BBM akan naik atau tetap. Naik..., tetap..., naik..., tetap..., naik tetap..., naik...., tetap naik... (*)
Voting itu hampir pasti dilakukan karena belum ada kepastian sikap dari perundingan di badan anggaran. Sehingga nasibnya akan ditentukan melalui voting di paripurna DPR. Voting sendiri merupakan bagian dari sistem yang diterapkan DPR untuk menrntukan, apakah suatu rancangan disetujui atau tidak. Tentu saja, dalam voting itu yang menang adalah mereka yang paling banyak mendapatkan suara.
Jika menghitung kekuatan koalisi partai pendukung pemerintah, sebenarnya keputusan pemerintah yang berencana menaikkan harga BBM pasti akan lolos dengan mudah. Karena kekuatan koalisi pendukung pemerintah cukup kuat jika dilakukan voting. Namun jika dua anggota koalisi pemerintah mengancam tidak mendukung kebijakan pemerintah, apakah mungkin dalam voting nanti akan menang? Tentu bisa dihitung juga.
Selain itu juga apakah ancaman dari pendukung koalisi, benar-benar menolak rencana tersebut atau tidak. Atau hanya strategi politik, yang ujung-ujungnya hanya mencari simpati saja. Nanti rakyatlah yang akan menilai, sikap politik dari para wakil rakyat yang duduk di DPR. Apalagi permintaan dari kedua partai yang merupakan anggota koalisi itu minta voting dilakukan secara tertutup. Sehingga tidak akan kelihatan, siapa yang sebenarnya yang menolak dan yang mendukung. Ini adalah strategi politik juga.
Antara kepentingan negara, kepentingan rakyat dan juga kepentingan politik, saat ini tengah bertarung di DPR. Rakyat yang tidak tahu menahu, mana kepentingan negara atau pemerintah, mana yang sesungguhnya kepentingan rakyat dan mana yang merupakan kepentingan politik. Rakyat saat ini memang tengah dihantui dengan kecemasan. BBM belum naik saja, sejumlah harga barang di pasar sudah naik duluan. Bahkan beberapa oknum sudah melakukan penimbunan BBM, dengan harapan mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dari imbas kenaikan BBM tersebut. Sementara rakyat yang tidak tahu apa-apa, hanya bisa menunggu, sambil menghitung waktu, apakah akan naik atau tetap harga BBM tersebut.
Harus diakui, bahwa rencana kenaikan harga BBM itu memang pilihan yang sulit. Sebelumnya, pemerintahan SBY juga sempat menaikan harga BBM hingga Rp 6.000 perliter, seperti yang direncanakan tahun ini. Meski kemudian harga BBM itu diturunkan secara bertahap, hingga kembali mencapai Rp 4.500 perliter. Mungkinkan alasan kenaikan harga minya dunia yang tinggi menjadi satu-satunya alasan atau ada yang lain. seperti diungkapkan Indonesian Corruption Wacth (ICW), ada dugaan mark up dalam perhitungan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah dengan yang dilakukan ICW. Sehingga ada selisih yang cukup besar, dan itulah yang dianggap adanya mark biaya subisidi BBM kepada rakyat.
Kita berharap, para wakil rakyat yang ada di DPR untuk mengedepankan hati nurani. Bukan hanya kepentingan politik saja yang dikedepankan, apalagi hanya cari simpati saja untuk kepentingan politik 2014. Karena memang segala keputusan yang diambil pemerintah, tidak pernah lepas dari kepentingan politik. Tapi untuk kali ini saja, rakyat berharap agar kepentingan politik kelompoknya untuk dilupakan sejenak.
Yang jelas, saat ini rakyat Indonesia tengah mendengarkan bunyi tokek. Berharap keberuntungan, apakah harga BBM akan naik atau tetap. Naik..., tetap..., naik..., tetap..., naik tetap..., naik...., tetap naik... (*)
Komentar
Posting Komentar