Sekali Lagi, Soal Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi tak bosan-bosannya menangkap para pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan satu kasus belum selesai, muncul kasus yang sama dengan nominal yang cukup besar. Entah apa yang ada di benak para pelaku tersebut? Apakah mencoba keberuntungan atau memang sudah diincar oleh KPK? Atau KPK memang sengaja mengincar orang-orang tertentu, yang diindikasikan melakukan praktek-praktek KKN tersebut. Ataukah ada unsur politik dalam kasus-kasus tersebut, karena kebetulan memang pelakunya adalah orang-orang politik. Terlepas dari itu semua, bahwa praktek-praktek KKN itu harus diberantas, siapa pun pelakunya. Dan seperti yang digembor-gemborkan KPK, bahwa dalam memberantas kasus-kasus korupsi, tidak akan pernah tebang pilih. Dan inilah yang ditunggu masyarakat, apalagi kini tengah menunggu siapa saja yang akan terpilih menjadi pimpinan KPK yang baru. Siapa yang terpilih jadi pimpinan KPK, akan menentukan kemana arah KPK nanti berjalan. Dalam kasus suap, memang seperti bola liar. Siapa saja bisa kena kibasan dari bola yang ditendang tersebut. Namun bila terbongkar semua, bisa mendapatkan informasi terjadinya perilaku KKN yang selama ini belum tersentuh hukum sama sekali. Berbeda dengan korupsi, yang tersangkanya jelas dengan barang bukti yang ada. Sementara suap, cukup sulit untuk membuktikannya. Makanya, dalam setiap pengungkapan kasus suap, KPK pasti melakukan pengintaian lebih dulu selama beberapa waktu. Hingga akhirnya tersangka pun ditangkap dengan barang bukti. Dari kasus suap ini, nantinya akan terbongkar, proyek-proyek pembangunan apa saja yang dimenangkan dengan cara tidak benar. Jika suap yang diberikan bernilai miliaran, tentunya nilai proyeknya juga sangat besar. Tentu saja, hal itu akan menggiurkan setiap orang. Bukan saja pihak ketiga yang ingin menggarap proyek tersebut, namun juga orang-orang yang berada di lingkaran proyek tersebut. Mungkin dalam benak pikiran orang tersebut, kenapa hanya orang lain saja yang menikmati keuntungan tersebut. Sementara kita yang mengeluarkan anggaran hanya bisa melihat saja, tanpa bisa menikmati keuntungan dari proyek pemerintah tersebut. Dari kondisi itu, maka muncullah banyak calo dan mafia, yang berupaya mengatur tender atau lelang proyek bernilai sangat besar tersebut. tentu saja, harus ada imbalannya, yang dalam hal ini masuk kategori suap. Dan bagi perusahaan pihak ketiga, yang ingin memenangkan proyek itu, maka akan memberikan sukses fee kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap berjasa dalam memenangkan proyek tersebut. Realitas itu bukan rahasia lagi di kalangan para kontraktor atau pihak ketiga. Namun harus diakui, tidak semua kontraktor itu mau melakukan hal-hal semacam itu. Sebagian mereka tak mau memberikan sukses fee, lebih baik kalah daripada harus melakukan hal-hal semacam itu. Dan para pelaku suap seperti ini, yang bagi pelakunya menganggap sebagai sukses fee, sebagian besar adalah orang-orang politik. Mereka yang mempunyai kedekatan dengan pengguna anggaran atau orang dekat pejabat tertentu. Sehingga bisa menghubungkan antara calon peserta tender atau lelang dengan pengguna anggaran, dengan janji bisa memenangkan tender. Tentu saja, sukses fee itu yang menjadi patokan. Siapa yang menang, bukan ditentukan dari kualifikasi teknis saat proses lelang, tapi siapa yang berani memberikan sukses fee terbesar. Dan sukses fee ini, tentu bukan hanya diperuntukan bagi satu orang saja, tetapi biasanya mengalir ke sejumlah pihak. Siapa-siapa saja yang menerima suap ini, bisa dibongkar dari pengakuan pelaku yang tertangkap tangan. Namun ada sebagian yang menutup mulut dan sebagian membongkar siapa saja yang mendapat aliran dana tersebut. Seperti dalam kasus Nazarudin, yang banyak menyeret orang-orang penting, termasuk pimpinan KPK sendiri. Dari kasus suap ini, tentu saja akan mempengaruhi proses pembangunan proyek yang dijalankan. Jika suap yang diberikan kepada orang-orang yang melingkari proyek tersebut besar, tentunya yang memenangkan lelang proyek tersebut tak mau rugi. Mereka pun berusaha tetap mendapatkan keuntungan yang besar, yang tentunya dengan mengurangi kualitas proyek tersebut. Suap, atau banyak yang menyebutnya sukses fee itu, memang sepertinya sepele. Tapi dampak yang diakibatkan sangat luar biasa. Makanya tak heran, jika KPK menjadikan pelaku suap, yang menyuap maupun disuap, sebagai buruan utama dalam upaya pemberantasan korupsi. (*)