Menjadi Tersangka
Oleh: M Riza Pahlevi
Menjadi tersangka memang tidak mengenakkan, meski belum terbukti kebernarannya. Namun dengan dijadikan tersangka, atas sesuatu tindakan yang dituduhkan kepada dirinya, maka itu menjadi batu sandungan atau pun lubang yang memerosokkannya. Apalagi jika menjadi tersangka dalam kaitannya dengan hukum, seolah dunia akan kiamat. Berbagai upaya dan langkah pun dilakukan, agar terhindar dari bidikan tersangka kasus hukum.
Namun bagi aparat hukum, yang memiliki integritas dan kapabilitas untuk menegakkan hukum tidak akan gegabah dalam menentukan status tersangka kepada seseorang. Khusus dalam aksus dugaan tindak pidana korupsi, yang sekarang ini menjadi sorotan masyarakat dan aparat hukum itu sendiri. Apalagi orang yang dijadikan tersangka itu adalah pejabat atau pun mantan pejabat, yang memiliki kedudukan terhormat di mata masyarakat. Mereka yang terhormat, jika dijadikan sebagai tersangka, jelas akan pusing tujuh keliling. Bagimana sikap masyarakat terhadap dirinya, dan bagaimana nasibnya ke depan setelah dijadikan tersangka.
Penentuan tersangka itu, jelas dilandasi dengan dasar-dasar dan bukti yang kuat. Tidak mungkin seseorang itu dijadikan tersangka karena suka atau tidak suka, apalagi hanya karena yang bersangkutan sudah tidak berkuasa lagi. Aparat penegak hukum, pasti tahu kapan seseorang itu sudah memenuhi syarat sebagai tersangka atau tidak. Jika tidak, maka akan muncul istilah SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Yang itu berarti alat-alat bukti yang dicari tidak cukup atau tidak ada dugaan pelanggaran sama sekali dalam kasus itu.
Dalam beberapa kasus, penetapan menjadi tersangka itu kadang membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan hingga beberapa tahun. Memang tidak mudah untuk menyelidiki suatu kasus, apalagi kasus dugaan korupsi, yang biasanya dilakukan secara sistematis dan sangat rapi. Sehingga ketika ada laporan, aparat hukum pun agak kesulitan untuk mencari bukti dan pengakuan dari saksi-saksi yang diperiksa. Siapa saja yang terlibat dan siapa pelaku utamanya, sulit sekali untuk dibuktikan dan diajukan ke meja hijau. Bahkan mungkin karena sulitnya, laporan masyarakat untuk menjerat pelaku dugaan korupsi itu, lama-lama hilang tak jelas. Bahkan sampai pejabat yang bersangkutan itu pensiun atau pun sudah tidak aktif lagi.
Bukan suudzon, jika dalam beberapa kasus dugaan korupsi, selalu membutuhkan waktu yang sangat lama. Orang-orang yang dilaporkan pun kadang merasa kebal terhadap hukum. Karena setiap laporan yang ditujukan kepada dirinya, pasti akan ngendong lama atau bahkan tidak ditindaklanjuti sama sekali oleh petugas hukum yang dilapori itu. Hingga kadang aktivis atau masyarakat yang memiliki bukti-bukti terkait kasus tertentu, bukan hanya melaporkan ke satu tingkatan lembaga penegak hukum saja, tetapi hingga penegak hukum di atasnya. Bahkan hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sekarang ini diusulkan oleh Marzuki Alie untuk dibubarkan saja.
Dengan menajdi tersangka pun, kadang masih bisa lepas dari statusnya tersebut. Meski status itu sudah ditetapkan secara resmi oleh lembaga penegak hukum yang ada. Entah mengapa itu bisa terjadi, apa akrena bukti-bukti pendukungnya tidak cukup, atau saat dilimpahkan tidak diterima. Kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi, wong yang sudah menjadi terdakwa kasus korupsi saja bisa bebas dan melenggang. Istilah hukumnya, asa praduga tak bersalah. Jadi siapa pun yang menajdi tersangka, terdakwa, belum tentu bersalah sebelum ada keputusan hukum tetap.
Beberapa kasus, mereka yang sempat menajdi tersangka, kemudian terdakwa, selain yang dinyatakan bebas, ada pula yang dinyatakan bersalah. Namun setelah banding hingga kasasi, bisa saja bebas sama sekali. Sekali lagi, menjadi tersangka, belum tentu salah. Itulah hukum yang berlaku di Indonesia, yang semuanya harus dihormati. Karena Indonesia adalah negara hukum, siapa saja bisa dihukum karena kesalahannya. Jika tidak ingin menjadi tersangka, ya jangan main-main dengan hal-hal yang menyerempet hukum. Tidak enak memang menajdi tersangka, apalagi sampai terpidana. (*)
Menjadi tersangka memang tidak mengenakkan, meski belum terbukti kebernarannya. Namun dengan dijadikan tersangka, atas sesuatu tindakan yang dituduhkan kepada dirinya, maka itu menjadi batu sandungan atau pun lubang yang memerosokkannya. Apalagi jika menjadi tersangka dalam kaitannya dengan hukum, seolah dunia akan kiamat. Berbagai upaya dan langkah pun dilakukan, agar terhindar dari bidikan tersangka kasus hukum.
Namun bagi aparat hukum, yang memiliki integritas dan kapabilitas untuk menegakkan hukum tidak akan gegabah dalam menentukan status tersangka kepada seseorang. Khusus dalam aksus dugaan tindak pidana korupsi, yang sekarang ini menjadi sorotan masyarakat dan aparat hukum itu sendiri. Apalagi orang yang dijadikan tersangka itu adalah pejabat atau pun mantan pejabat, yang memiliki kedudukan terhormat di mata masyarakat. Mereka yang terhormat, jika dijadikan sebagai tersangka, jelas akan pusing tujuh keliling. Bagimana sikap masyarakat terhadap dirinya, dan bagaimana nasibnya ke depan setelah dijadikan tersangka.
Penentuan tersangka itu, jelas dilandasi dengan dasar-dasar dan bukti yang kuat. Tidak mungkin seseorang itu dijadikan tersangka karena suka atau tidak suka, apalagi hanya karena yang bersangkutan sudah tidak berkuasa lagi. Aparat penegak hukum, pasti tahu kapan seseorang itu sudah memenuhi syarat sebagai tersangka atau tidak. Jika tidak, maka akan muncul istilah SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Yang itu berarti alat-alat bukti yang dicari tidak cukup atau tidak ada dugaan pelanggaran sama sekali dalam kasus itu.
Dalam beberapa kasus, penetapan menjadi tersangka itu kadang membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan hingga beberapa tahun. Memang tidak mudah untuk menyelidiki suatu kasus, apalagi kasus dugaan korupsi, yang biasanya dilakukan secara sistematis dan sangat rapi. Sehingga ketika ada laporan, aparat hukum pun agak kesulitan untuk mencari bukti dan pengakuan dari saksi-saksi yang diperiksa. Siapa saja yang terlibat dan siapa pelaku utamanya, sulit sekali untuk dibuktikan dan diajukan ke meja hijau. Bahkan mungkin karena sulitnya, laporan masyarakat untuk menjerat pelaku dugaan korupsi itu, lama-lama hilang tak jelas. Bahkan sampai pejabat yang bersangkutan itu pensiun atau pun sudah tidak aktif lagi.
Bukan suudzon, jika dalam beberapa kasus dugaan korupsi, selalu membutuhkan waktu yang sangat lama. Orang-orang yang dilaporkan pun kadang merasa kebal terhadap hukum. Karena setiap laporan yang ditujukan kepada dirinya, pasti akan ngendong lama atau bahkan tidak ditindaklanjuti sama sekali oleh petugas hukum yang dilapori itu. Hingga kadang aktivis atau masyarakat yang memiliki bukti-bukti terkait kasus tertentu, bukan hanya melaporkan ke satu tingkatan lembaga penegak hukum saja, tetapi hingga penegak hukum di atasnya. Bahkan hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sekarang ini diusulkan oleh Marzuki Alie untuk dibubarkan saja.
Dengan menajdi tersangka pun, kadang masih bisa lepas dari statusnya tersebut. Meski status itu sudah ditetapkan secara resmi oleh lembaga penegak hukum yang ada. Entah mengapa itu bisa terjadi, apa akrena bukti-bukti pendukungnya tidak cukup, atau saat dilimpahkan tidak diterima. Kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi, wong yang sudah menjadi terdakwa kasus korupsi saja bisa bebas dan melenggang. Istilah hukumnya, asa praduga tak bersalah. Jadi siapa pun yang menajdi tersangka, terdakwa, belum tentu bersalah sebelum ada keputusan hukum tetap.
Beberapa kasus, mereka yang sempat menajdi tersangka, kemudian terdakwa, selain yang dinyatakan bebas, ada pula yang dinyatakan bersalah. Namun setelah banding hingga kasasi, bisa saja bebas sama sekali. Sekali lagi, menjadi tersangka, belum tentu salah. Itulah hukum yang berlaku di Indonesia, yang semuanya harus dihormati. Karena Indonesia adalah negara hukum, siapa saja bisa dihukum karena kesalahannya. Jika tidak ingin menjadi tersangka, ya jangan main-main dengan hal-hal yang menyerempet hukum. Tidak enak memang menajdi tersangka, apalagi sampai terpidana. (*)
Komentar
Posting Komentar