Stop Bawang Impor
Kunjungan kerja Menteri Perdagangan Gita Wirjawan ke Kabupaten Brebes, cukup memberikan harapan kepada petani bawang merah. Betapa tidak, Kabupaten Brebes merupakan pemasok 30 persen lebih kebutuhan bawang merah nasional. Di Kabupaten Brebes sendiri, bawang merah paling sedikit menghidupi 900 ribu warga dari sekitar 2 juta penduduknya, seperti diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Ir Daryono.
Kunjungan kerja Menteri Perdagangan itu memang khusus dilakukan untuk mendengar keluhan dan permasalahan yang dihadapi para petani dan pedagang bawang merah di Kabupaten Brebes. Selain mendengar keluhan, Menteri juga mencoba mencari sejumlah solusi atas persoalan yang dihadapi petani bawang merah tersebut. Antara lain dengan membuat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), yang akan diberlakukan pada 15 Juni mendatang. Permendag itu, kata Menteri, terkait pengaturan impor holtikultura, termasuk di dalamnya bawang merah.
Apa yang diharapkan petani bawang merah, agar pemerintah menyetop impor bawang merah sepertinya tidak bakal terwujud dalam waktu dekat. Karena dalam Permendag itu hanya diatur masa pengiriman bawang impor tersebut, yakni pada saat petani tidak melakukan panen raya. Namun demikian, tuntutan petani agar bawang impor untuk benar-benar ditutup, otomatis tidak terkabulkan.
Meski Pemkab Brebes sendiri sudah membuat peraturan bupati yang mengatur bawang merah impor, namun itu tidak menjamin bawang merah impor tidak masuk ke Kabupaten Brebes. Berdasarkan informasi, tetap saja ada bawang impor yang masuk, yang merupakan rembesan dari daerah tetangga. Pemkab Brebes boleh membuat perbup yang mengatur larangan bawang impor, namun jika daerah tetangga tidak ada aturan khusus yang menagtur masalah itu, maka sama juga bohong. Karena impotir bawang merah yang nakal, pasti akan menyiasati aturan tersebut.
Kalau di Brebes harus melalui prosedur resmi, maka bawang impor itu akan diturunkan di daerah tetangga, kemudian dijual masuk ke Brebes secara sembunyi-sembuyi atau dicampur dengan bawang merah lokal. Siapa yang tahu, kalau ada pengiriman bawang impor dengan truk-truk yang biasa membawa bawang merah lokal. Kalau dulu, sebelum ada Perbup, impotir bawang merah langsung mendatangkan bawang impor ke gudang dengan kontainer yang besar. Sehingga masyarakat bisa tahu secara langsung, ada kiriman bawang impor yang masuk ke Brebes. Sekarang ini metodenya mungkin berubah, tidak melalui kontainer, tapi truk biasa.
Pemkab melalui dinas terkait, rencananya bakal mengawasi ketat aturan tersebut, bahkan mengancam pengusaha yang melanggar aturan itu untuk menutup usahanya. Namun apakah ancaman itu benar-benar dijalankan? Saat ini saja, informasi rembesan bawang impor itu belum ditindaklanjuti dinas terkait. Apakah betul informasi itu dan bagaimana tindaklanjutnya? Petani bawang merah tentu menunggu aksi langsung dari pemkab melalui instnasi terkaitnya.
Sebelum bawang impor masuk, petani bawang merah sempat mengalami kejayaan yang luar biasa. Seperempat bau saja, seorang petani dalam membeli sebuah sepeda motor secara cash dari keuntungannya. Namun setelah bawang impor masuk, boro-boro, untuk balik modal saja sangat sulit. Rupanya, para pedagang besar, yang juga pengimpor bawang merah, tidak ingin petani bawang itu menjadi makmur. Mereka tidak ingin disaingi oleh petani, sehingga bagaimana bisa dibuat regulasi yang bisa mendatangkan bawang impor.
Suudzon saya, para pedagang besar, yang menguasai perdagangan bawang merah di Kabupaten Brebes, tidak ingin muncul pengusaha-pengusaha bawang merah dari petani yang maju, selain mereka sendiri. Sehingga bagaimana caranya, agar petani itu selalu rugi dan rugi, yakni dengan cara memasok bawang impor ke Brebes. Meski tujuan penjualannya bukan ke Brebes, tetapi tetap saja dibawa masuk ke Brebes. Secara psikologis, dan juga rekayasa harga oleh para pedagang besar tersebut, sehingga harga bawang lokal tidak bisa naik dan harga terus di bawah. Satu-satunya solusi untuk menyejahterakan petani bawang merah, adalah stop bawang merah impor. Bukan hanya sekedar mengaturnya saja! (*)
Kunjungan kerja Menteri Perdagangan itu memang khusus dilakukan untuk mendengar keluhan dan permasalahan yang dihadapi para petani dan pedagang bawang merah di Kabupaten Brebes. Selain mendengar keluhan, Menteri juga mencoba mencari sejumlah solusi atas persoalan yang dihadapi petani bawang merah tersebut. Antara lain dengan membuat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), yang akan diberlakukan pada 15 Juni mendatang. Permendag itu, kata Menteri, terkait pengaturan impor holtikultura, termasuk di dalamnya bawang merah.
Apa yang diharapkan petani bawang merah, agar pemerintah menyetop impor bawang merah sepertinya tidak bakal terwujud dalam waktu dekat. Karena dalam Permendag itu hanya diatur masa pengiriman bawang impor tersebut, yakni pada saat petani tidak melakukan panen raya. Namun demikian, tuntutan petani agar bawang impor untuk benar-benar ditutup, otomatis tidak terkabulkan.
Meski Pemkab Brebes sendiri sudah membuat peraturan bupati yang mengatur bawang merah impor, namun itu tidak menjamin bawang merah impor tidak masuk ke Kabupaten Brebes. Berdasarkan informasi, tetap saja ada bawang impor yang masuk, yang merupakan rembesan dari daerah tetangga. Pemkab Brebes boleh membuat perbup yang mengatur larangan bawang impor, namun jika daerah tetangga tidak ada aturan khusus yang menagtur masalah itu, maka sama juga bohong. Karena impotir bawang merah yang nakal, pasti akan menyiasati aturan tersebut.
Kalau di Brebes harus melalui prosedur resmi, maka bawang impor itu akan diturunkan di daerah tetangga, kemudian dijual masuk ke Brebes secara sembunyi-sembuyi atau dicampur dengan bawang merah lokal. Siapa yang tahu, kalau ada pengiriman bawang impor dengan truk-truk yang biasa membawa bawang merah lokal. Kalau dulu, sebelum ada Perbup, impotir bawang merah langsung mendatangkan bawang impor ke gudang dengan kontainer yang besar. Sehingga masyarakat bisa tahu secara langsung, ada kiriman bawang impor yang masuk ke Brebes. Sekarang ini metodenya mungkin berubah, tidak melalui kontainer, tapi truk biasa.
Pemkab melalui dinas terkait, rencananya bakal mengawasi ketat aturan tersebut, bahkan mengancam pengusaha yang melanggar aturan itu untuk menutup usahanya. Namun apakah ancaman itu benar-benar dijalankan? Saat ini saja, informasi rembesan bawang impor itu belum ditindaklanjuti dinas terkait. Apakah betul informasi itu dan bagaimana tindaklanjutnya? Petani bawang merah tentu menunggu aksi langsung dari pemkab melalui instnasi terkaitnya.
Sebelum bawang impor masuk, petani bawang merah sempat mengalami kejayaan yang luar biasa. Seperempat bau saja, seorang petani dalam membeli sebuah sepeda motor secara cash dari keuntungannya. Namun setelah bawang impor masuk, boro-boro, untuk balik modal saja sangat sulit. Rupanya, para pedagang besar, yang juga pengimpor bawang merah, tidak ingin petani bawang itu menjadi makmur. Mereka tidak ingin disaingi oleh petani, sehingga bagaimana bisa dibuat regulasi yang bisa mendatangkan bawang impor.
Suudzon saya, para pedagang besar, yang menguasai perdagangan bawang merah di Kabupaten Brebes, tidak ingin muncul pengusaha-pengusaha bawang merah dari petani yang maju, selain mereka sendiri. Sehingga bagaimana caranya, agar petani itu selalu rugi dan rugi, yakni dengan cara memasok bawang impor ke Brebes. Meski tujuan penjualannya bukan ke Brebes, tetapi tetap saja dibawa masuk ke Brebes. Secara psikologis, dan juga rekayasa harga oleh para pedagang besar tersebut, sehingga harga bawang lokal tidak bisa naik dan harga terus di bawah. Satu-satunya solusi untuk menyejahterakan petani bawang merah, adalah stop bawang merah impor. Bukan hanya sekedar mengaturnya saja! (*)
Komentar
Posting Komentar