14 Tahun Reformasi
Pada tanggal 21 Mei 1998, tepat 14 tahun lalu Presiden Soeharto menyatakan mundur dari posisinya sebagai presiden yang sudah dijabat selama 32 tahun. Lengsernya Soeharto itu merupakan puncak dari gerakan mahasiswa yang menuntut adanya reformasi. Soeharto lengser setelah ribuan mahasiswa dan rakyat Indonesia menggelar unjuk rasa menuntut Soeharto mundur.
Kini, setelah 14 tahun berjalan, dampak reformasi yang diinginkan mahasiswa saat itu nampaknya belum memenuhi harapan. Adanya perubahan terhadap pemerintahan yang lebih profesional, akuntabel dan transparan, belum terwujud. Yang ada justru sejumlah persoalan serius yang selalu mendera bangsa pasca gerakan reformasi. Seperti menjamurnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Padahal gerakan reformasi yang diusung para mahasiswa itu adalah menghancurkan KKN.
Seperti diketahui, pemerintahan Soeharto, dengan Orde Barunya, dinilai kental dengan perilaku KKN. Hanya orang-orang dekatnya, bahkan anaknya sendiri yang dimasukkan dalam kabinet pemerintahannya. Belum lagi adanya korupsi, yang dilakukan kroni-kroni dan keluarganya, yang telah menggerogoti keuangan negara. Akibatnya mahasiswa yang didukung rakyat, semakin muak dengan pemerintahan Soeharto, yang tak mampu menyelesaikan krisis ekonomi pada tahun 1998 tersebut. Hal itu tidak lepas dari perilaku KKN yang terjadi zaman Orde Baru tersebut.
Kini, setelah 14 tahun berjalan, hanya kenangan gerakan reformasi saja yang masih terngiang. Lantaran apa yang menjadi tujuan dan cita-cita gerakan refromasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan banyak pihak-pihak tertentu yang mencoba mengalihkan isu, bahwa kondisi saat ini lebih buruk dari zaman Orde Baru. Ada semacam gerakan tersistematis, bahwa di zaman pemerintahan Orde Baru dengan Soeharto sebagai presidennya, itu lebih baik dibandingkan kondisi saat ini.
Ada gerakan sistematis, bahwa Presiden Soeharto bukan orang yang patut disalahkan atas keberadaan situasi dan kondisi negara saat ini. Bahkan mereka menganggap bahwa pemerintahan Soeharto itu lebih baik dan mampu menyejahterakan rakyatnya. Tidak ada kenaikan harga BBM, tidak ada kenaikan harga sembako, tidak ada kerusuhan, tidak ada unjuk rasa yang membuat rakyat kuatir, tidak ada pelaku korupsi yang ditahan. Semuanya aman terkendali, tidak ada huru hara atau pun gejolak di masyarakat.
Ada anggapan, bahwa apa yang terjadi sekarang ini, memang sebagian besar tidak terjadi zaman Orde Baru. Hal itu tidak salah memang, namun bukan berarti tidak ada sama sekali. Namun harus diketahui, bahwa karena memang segala peristiswa yang terjdi saat itu tidak semuanya terekspose oleh media massa. Saat itu hanya ada beberapa media massa saja, dan itu pun tidak sembarangan sebuah media massa memuat sebuah berita.
Media massa yan dianggap menganggu kondusivitas pemerintah dan masyarakat, langsung diberangus dengan pembredelan atas izin terbitnya. Seperti kasus majalah Tempo, yang dibredel akibat memberitakan sebuah berita yang dianggap menyinggung pemerintahan Soeharto. Sehingga tak heran, sebuah peristiswa besar, sering kali tidak terekspose media massa. Bukan karena media masa tidak tahu, tetapi memang tidak boleh diterbitkan pemerintahan Soeharto. Sehingga seolah-olah zaman Orde Baru saat itu tidak ada persoalan.
Berbeda dengan sekarang ini, segala sesuatu bisa dimuat dan diekspose oleh media massa. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, dalam hitungan menit, suatu peristiswa di seluruh pelosok Indonesia dan dunia langsung tersebar informasinya. Pemerintah pun tidak lagi membatasi kebebasan pers, terlebih dengan terbitnya UU per No 40 tahun 1999. Hal ini yang membedakan zaman Orde Baru dengan zaman sekarang, di mana saat ini tidak ada lagi hal-hal tertentu yang bisa disembunyikan. Isi pidato presiden yang rahasia saja pun bisa terungkap ke publik. Apalagi peristiswa yang banyak dilihat orang.
14 tahun reformasi, hendaknya tetap mengacu pada semangat gerakan tersebut pada 1998. Upaya untuk menuju pemerintahan yang bersih dari KKN, birokrasi yang profesional dan tentunya adalah kesejahteraan rakyat. (*)
Kini, setelah 14 tahun berjalan, dampak reformasi yang diinginkan mahasiswa saat itu nampaknya belum memenuhi harapan. Adanya perubahan terhadap pemerintahan yang lebih profesional, akuntabel dan transparan, belum terwujud. Yang ada justru sejumlah persoalan serius yang selalu mendera bangsa pasca gerakan reformasi. Seperti menjamurnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Padahal gerakan reformasi yang diusung para mahasiswa itu adalah menghancurkan KKN.
Seperti diketahui, pemerintahan Soeharto, dengan Orde Barunya, dinilai kental dengan perilaku KKN. Hanya orang-orang dekatnya, bahkan anaknya sendiri yang dimasukkan dalam kabinet pemerintahannya. Belum lagi adanya korupsi, yang dilakukan kroni-kroni dan keluarganya, yang telah menggerogoti keuangan negara. Akibatnya mahasiswa yang didukung rakyat, semakin muak dengan pemerintahan Soeharto, yang tak mampu menyelesaikan krisis ekonomi pada tahun 1998 tersebut. Hal itu tidak lepas dari perilaku KKN yang terjadi zaman Orde Baru tersebut.
Kini, setelah 14 tahun berjalan, hanya kenangan gerakan reformasi saja yang masih terngiang. Lantaran apa yang menjadi tujuan dan cita-cita gerakan refromasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan banyak pihak-pihak tertentu yang mencoba mengalihkan isu, bahwa kondisi saat ini lebih buruk dari zaman Orde Baru. Ada semacam gerakan tersistematis, bahwa di zaman pemerintahan Orde Baru dengan Soeharto sebagai presidennya, itu lebih baik dibandingkan kondisi saat ini.
Ada gerakan sistematis, bahwa Presiden Soeharto bukan orang yang patut disalahkan atas keberadaan situasi dan kondisi negara saat ini. Bahkan mereka menganggap bahwa pemerintahan Soeharto itu lebih baik dan mampu menyejahterakan rakyatnya. Tidak ada kenaikan harga BBM, tidak ada kenaikan harga sembako, tidak ada kerusuhan, tidak ada unjuk rasa yang membuat rakyat kuatir, tidak ada pelaku korupsi yang ditahan. Semuanya aman terkendali, tidak ada huru hara atau pun gejolak di masyarakat.
Ada anggapan, bahwa apa yang terjadi sekarang ini, memang sebagian besar tidak terjadi zaman Orde Baru. Hal itu tidak salah memang, namun bukan berarti tidak ada sama sekali. Namun harus diketahui, bahwa karena memang segala peristiswa yang terjdi saat itu tidak semuanya terekspose oleh media massa. Saat itu hanya ada beberapa media massa saja, dan itu pun tidak sembarangan sebuah media massa memuat sebuah berita.
Media massa yan dianggap menganggu kondusivitas pemerintah dan masyarakat, langsung diberangus dengan pembredelan atas izin terbitnya. Seperti kasus majalah Tempo, yang dibredel akibat memberitakan sebuah berita yang dianggap menyinggung pemerintahan Soeharto. Sehingga tak heran, sebuah peristiswa besar, sering kali tidak terekspose media massa. Bukan karena media masa tidak tahu, tetapi memang tidak boleh diterbitkan pemerintahan Soeharto. Sehingga seolah-olah zaman Orde Baru saat itu tidak ada persoalan.
Berbeda dengan sekarang ini, segala sesuatu bisa dimuat dan diekspose oleh media massa. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, dalam hitungan menit, suatu peristiswa di seluruh pelosok Indonesia dan dunia langsung tersebar informasinya. Pemerintah pun tidak lagi membatasi kebebasan pers, terlebih dengan terbitnya UU per No 40 tahun 1999. Hal ini yang membedakan zaman Orde Baru dengan zaman sekarang, di mana saat ini tidak ada lagi hal-hal tertentu yang bisa disembunyikan. Isi pidato presiden yang rahasia saja pun bisa terungkap ke publik. Apalagi peristiswa yang banyak dilihat orang.
14 tahun reformasi, hendaknya tetap mengacu pada semangat gerakan tersebut pada 1998. Upaya untuk menuju pemerintahan yang bersih dari KKN, birokrasi yang profesional dan tentunya adalah kesejahteraan rakyat. (*)
Komentar
Posting Komentar