Politik dan Koalisi
Bicara politik bukan hal yang tabu, bukan pula monopoli orang-orang partai saja. Karena memang politik itu bagian dari kehidupan manusia, karena manusia adalah zoon politicon, makhluk politik. Banyak orang yang membenci politik, karena dianggap kotor dan tak beradab. Padahal sikap dan pandangannya terhadap politik itu sendiri termasuk perilaku politik. Jadi memang manusia itu tidak bisa dilepaskan dari politik.
Politik saat ini cenderung diartikan dengan kekuasaan semata. Padahal banyak pengertian politik di dalamnya, sedikitnya ada lima hal pengertian politik. Yang pertama, politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Dan kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.
Dari pengertian itu, memang benar jika ada yang mengganggap bahwa politik erat kaitannya dengan kekuasaan, termasuk di sini adalah tentang pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Lantas apa kaitannya dengan koalisi? Bahwa di masyarakat yang berpolitik, untuk mencapai tujuan tertentu diperlukan kerja sama. Mungkin bagi sebuah partai politik yang meraih kekusaan dengan suara mayoritas, seperti zaman Orde Baru, tidak memerlukan koalisi atau kerja sama dengan partai lain.
Namun sejak era reformasi, di mana banyak partai politik yang muncul, menyebabkan tidak ada partai yang menjadi mayoritas. Partai pemenang Pemilu pun tidak mencapai mayoritas, karenanya harus melakukan koalisi dengan partai lain. Sehingga bisa menghasilkan kekuatan yang mencapai mayoritas, baik di eksekutif maupun legislatif. Seperti Pemilu 2009 lalu yang dimenangkan Partai Demokrat, dia memerlukan koalisi dengan partai lain untuk mengusung calon presiden, yang sekarang sedang menjabat yakni SBY.
Meski koalisi yang dimaksud masih setengah hati, karena semua uncsur koalisi tidak selalu sepaham dalam setiap kebijakan yang diambil SBY. Itu di tingkat pusat. Begitu pula di tingkat daerah, juga muncul sejumlah koalisi dalam upaya mencapai pucuk pimpinan di daerah, seperti provinsi maupun di kabupaten/kota. Sejumlah partai politik di tingkat daerah itu menjalin koalisi untuk mencapai target yang diinginkan, seperti pemilihan gubernur, bupati maupun walikota. Koalisi itu sangat penting, selain sebagai upaya untuk menggaet massa pemilih dari masing-masing peserta koalisi, juga sebagai upaya untuk menuju apa yang dicita-citakan bersama. Mulai dari kebijakan pemerintah hingga kebijakan lain di luar pemerintah.
Bagi sebagian orang, koalisi politik itu dianggap sebagai kekuatan yang luar biasa. Namun bagi sebagian lain justru kurang dianggap keberadaanya. Karena koalisi tidak menjadi jaminan kemenangan seseorang dalam meraih puncak kekuasaan itu. Seperti pada Pemilu 1999, pemilu awal reformasi yang dimenangkan PDIP. PDIP sebagai pemenang pemilu ternyata gagal mengantarkan kadernya, Megawati Soekarno Putri menduduki jabatan presiden. Justru PKB yang merupakan partai menengah, berhasil meraih jabatan presiden, yakni dengan terpilihnya Gus Dur sebagai presiden. Meski Gus Dur sendiri juga akhirnya guling akibat koalisi yang dulu mengusungnya.
Dalam beberapa peristiswa politik, mereka yang tidak mengusung koalisi, ada juga yang memenangkan persaingan dalam memperebutkan puncak kekuasaan. Bahkan ada juga yang berasal dari jalur independen, yang tidak didukung partai politik justru yang memenangi pemilihan bupati. Namun tanpa koalisi, keberadaan yang bersangkutan tetap terancam dalam menentukan kebijakan yang akan diambilnya. Meski program itu baik, tapi kalau ditolak koalisi, pasti akan gagal. Itulah politik, yang kadang sulit untuk dicerna oleh akal.
Dengan berkoalisi, memang kemungkinan untuk menang besar. Tapi, tanpa koalisi pun bisa juga menang. Tergantung dari strategi dan upaya politik yang dilakukan.
Itulah politik, yang tidak bisa diterka-terka. Setiap saat bisa berubah, hari ini koalisi, besok bisa jadi lawan dan sebaliknya. Itulah politik. (*)
Politik saat ini cenderung diartikan dengan kekuasaan semata. Padahal banyak pengertian politik di dalamnya, sedikitnya ada lima hal pengertian politik. Yang pertama, politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Dan kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.
Dari pengertian itu, memang benar jika ada yang mengganggap bahwa politik erat kaitannya dengan kekuasaan, termasuk di sini adalah tentang pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Lantas apa kaitannya dengan koalisi? Bahwa di masyarakat yang berpolitik, untuk mencapai tujuan tertentu diperlukan kerja sama. Mungkin bagi sebuah partai politik yang meraih kekusaan dengan suara mayoritas, seperti zaman Orde Baru, tidak memerlukan koalisi atau kerja sama dengan partai lain.
Namun sejak era reformasi, di mana banyak partai politik yang muncul, menyebabkan tidak ada partai yang menjadi mayoritas. Partai pemenang Pemilu pun tidak mencapai mayoritas, karenanya harus melakukan koalisi dengan partai lain. Sehingga bisa menghasilkan kekuatan yang mencapai mayoritas, baik di eksekutif maupun legislatif. Seperti Pemilu 2009 lalu yang dimenangkan Partai Demokrat, dia memerlukan koalisi dengan partai lain untuk mengusung calon presiden, yang sekarang sedang menjabat yakni SBY.
Meski koalisi yang dimaksud masih setengah hati, karena semua uncsur koalisi tidak selalu sepaham dalam setiap kebijakan yang diambil SBY. Itu di tingkat pusat. Begitu pula di tingkat daerah, juga muncul sejumlah koalisi dalam upaya mencapai pucuk pimpinan di daerah, seperti provinsi maupun di kabupaten/kota. Sejumlah partai politik di tingkat daerah itu menjalin koalisi untuk mencapai target yang diinginkan, seperti pemilihan gubernur, bupati maupun walikota. Koalisi itu sangat penting, selain sebagai upaya untuk menggaet massa pemilih dari masing-masing peserta koalisi, juga sebagai upaya untuk menuju apa yang dicita-citakan bersama. Mulai dari kebijakan pemerintah hingga kebijakan lain di luar pemerintah.
Bagi sebagian orang, koalisi politik itu dianggap sebagai kekuatan yang luar biasa. Namun bagi sebagian lain justru kurang dianggap keberadaanya. Karena koalisi tidak menjadi jaminan kemenangan seseorang dalam meraih puncak kekuasaan itu. Seperti pada Pemilu 1999, pemilu awal reformasi yang dimenangkan PDIP. PDIP sebagai pemenang pemilu ternyata gagal mengantarkan kadernya, Megawati Soekarno Putri menduduki jabatan presiden. Justru PKB yang merupakan partai menengah, berhasil meraih jabatan presiden, yakni dengan terpilihnya Gus Dur sebagai presiden. Meski Gus Dur sendiri juga akhirnya guling akibat koalisi yang dulu mengusungnya.
Dalam beberapa peristiswa politik, mereka yang tidak mengusung koalisi, ada juga yang memenangkan persaingan dalam memperebutkan puncak kekuasaan. Bahkan ada juga yang berasal dari jalur independen, yang tidak didukung partai politik justru yang memenangi pemilihan bupati. Namun tanpa koalisi, keberadaan yang bersangkutan tetap terancam dalam menentukan kebijakan yang akan diambilnya. Meski program itu baik, tapi kalau ditolak koalisi, pasti akan gagal. Itulah politik, yang kadang sulit untuk dicerna oleh akal.
Dengan berkoalisi, memang kemungkinan untuk menang besar. Tapi, tanpa koalisi pun bisa juga menang. Tergantung dari strategi dan upaya politik yang dilakukan.
Itulah politik, yang tidak bisa diterka-terka. Setiap saat bisa berubah, hari ini koalisi, besok bisa jadi lawan dan sebaliknya. Itulah politik. (*)
Komentar
Posting Komentar