Berjuang Mengawal Pemilu

Menjadi penyelenggara Pemilu menjadi kebanggaan dan juga tantangan tersendiri. Selain bertugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang, juga berupaya menerapkan antara ilmu dan praktik politik. Di mana teori-teori yang dulu pernah didapatkan di bangku kuliah, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, diterapkan dalam dunia politik praktis. Banyak pengalaman politik dan bagaimana menjalin komunikasi politik, menjadi salah satu hal yang baru dan menantang. Nyatanya, antara teori dan praktik, ada yang klop ada pula yang tidak pas.

Apalagi jika penyelenggara Pemilu ini bukan dari lulusan FISIP, tentu harus lebih banyak belajar. Bahwa semuanya bisa dipelajari adalah lain soal. Namun tentu itu lebih menjadi tantangan tersendiri, termasuk bagi mereka yang lulusan FISIP. Yang paling utama justru adalah bagaimana para penyelenggara Pemilu itu mau belajar dan tidak sungkan untuk bertanya, jangan gengsi meskipun kedudukannya lebih tinggi. Jika tidak mau belajar, maka saya yakin tidak akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dalam menjalankan tugas-tugas sebagai penyelenggara Pemilu, baik di jajaran KPU mauapun Bawaslu, termasuk di badan adhoc, dalam pelaksanaannya di daerah banyak mengalami pasang surut. Sehingga apa yang penulis jalankan ini sebagai bagian dari perjuangan untuk mengawal Pemilu dan juga Pilkada. Bukan hanya sekedar menjalankan perintah undang-undang, namun sisi-sisi lain yang langsung berhubungan dengan peserta Pemilu, menjadi dinamika tersendiri bagi penulis dan juga teman-teman penyelenggara Pemilu, baik di KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS.

Berjuang mengawal Pemilu ini memang membutuhkan pengorbanan, baik tenaga, waktu dan pikiran, serta psikologis dan fisik. Namun jika kita mengacu kepada undang-undang dan arahan dari pimpinan, baik di KPU Provinsi maupun KPU RI, maka berbagai macam tekanan dan ancaman, tidaklah berarti. Tidak ada rasa takut maupun tertekan dalam menjalan semua tahapan Pemilu. Salah satunya adalah ketika harus menjalankan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Di mana tekanan dan juga perasaan tidak enak menjadi satu. Namun dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan, semuanya akhirnya berjalan dengan baik.

Bekerja sebagai penyelenggara Pemilu di daerah itu sangat mudah dan indah. Segala tata peraturan sudah dibuat, transparansi dan kejujuran menjadi modal utama untuk menjalankan semua tahapan Pemilu itu dengan baik dan benar. Tidak ada yang sulit, karena semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Adanya persoalan di sebagian kecil penyelenggara Pemilu, karena ada kesalahan tafsir dan juga misskomunikasi dengan peserta Pemilu. Makanya, salah satu upaya menghindari adanya konflik dan persoalan hukum adalah komunikasi politik yang baik antara sesama penyelenggara Pemilu dan juga peserta Pemilu.

Persoalan yang muncul, selain karena adanya kesalahan tafsir, biasanya juga karena faktor kesengajaan untuk menyimpang dari aturan yang ada. Faktor kesengajaan ini justru yang akan menjadikan Pemilu maupun Pilkada tidak dapat berjalan dengan aman dan lancar. Pasti akan muncul protes, hingga mosi tidak percaya terhadap penyelenggara Pemilu. Meskipun yang melakukan hanya salah satu oknum saja, namun lembaga pasti akan tercoreng juga dan menanggung akibatnya.

Karenanya, siapa pun yang menjadi penyelenggara Pemilu pada tahapan awal, yang menjadi niat adalah pengabdian. Meskipun secara ekonomi juga menjadi faktor utama seseorang untuk menjadi penyelenggara Pemilu. Bukan gengsi atau kedudukan, yang hanya sesaat saja, Jika pemilu usai, usai sudah jabatan dan kedudukan tersebut. Tidaka da yang dapat dibanggakan dari jabatan dan kedudukan yang hanya sesaat.

Semangat untuk mengabdi, menjadikan Pemilu sebagai pintu gerbang demokrasi, yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Meskipun cita-cita ini terlihat seperti slogan saja, namun itu harus tetap diniatkan, yakni berjuang untuk mengawal semua tahapan Pemilu maupun Pilkada. Semangat itu harus tetap ada dan membara bagi setiap penyelenggara Pemilu, baik di jajaran KPU maupun badan adhoc. (*)